Indonesia Membangun

Program BBM Satu Harga merupkan program pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana menjadi perhatian khusus pemerintah agar masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) bisa merasakan harga BBM sesuai ketentuan Pemerintah dalam rangka pemerataan dan asas keadilan.

Untuk merealisasikan BBM Satu Harga di Indonesia, pemerintah akan membangun lembaga penyalur BBM di wilayah yang belum terdapat penyalur, meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM lembaga penyalur di wilayah terpencil dan mempercepat pembangunan infrastruktur darat dan laut/dermaga.

Dengan BBM Satu Harga, warga di Tolikara Papua yang sebelumnya membeli Premium dengan harga kisaran Rp 25.000 – Rp 40.000 per liter, kini bisa menikmati harga Rp 6.450 per liter. Demikian pula daerah lainnya bisa mendapatkan Premium Rp 6.450 dan solar Rp 5.150 per liternya.

"Dengan beroperasinya lembaga penyalur tersebut, tentunya Pertamina tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian ESDM, pemerintah daerah, aparat kepolisian dan peran aktif masyarakat agar BBM Satu Harga tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamin (Persero) Adiatma Sardjito.

Adiatma menambahkan, konsumsi BBM Satu Harga hanya sekitar 0,3 persen dari total penyaluran Nasional. Pada tahun 2018, Pertamina memroyeksikan rata-rata penyaluran Premium dan Solar untuk program BBM Satu Harga sebesar 5.727 KL per bulan untuk 68 lembaga penyalur.

Sampai dengan saat ini PT Pertamina telah mengoperasikan 77 titik BBM satu harga di seluruh Indonesia hingga september 2018.

Pakar Ekonomi Universitas Gajah Mada, A. Tony Prasetiantono menanggapi kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang terus melemah. Menurutnya kondisi sekarang sangat berbanding terbalik dengan kondisi saat krisis moneter 98. Pelemahan nilai rupiah saat ini hanya melemah satu ribu rupiah sejak pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 1998 pelemahan rupiah mencapai 6 kali lipat.

"Kurs rupiah itu tahun ini hanya melemah Rp 1.000 dari Rp 1.3700 menjadi Rp 14.600 sekian jadi kalo dihitung-hitung itu seribu, ini beda dengan (kondisi krisis) 97 - 98 (ketika 97-98), Rupiah itu loncat dari Rp 2.300 menjadi Rp. 15.000 ini yg kita harus sosialisasikan pada masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, dia juga menilai bahwa kondisi perbankan saat ini dengan perbankan ketika itu juga sangat berbeda, dimana saat 97-98 banyak bank yang mengalami kolaps dan butuh suntikan bantuan dari Bank Indonesia.

Sementara kondisi perbankan Indonesia saat ini meski jumlahnya dibatasi, namun perbankannya sehat.Kemudian, dari sisi keuangan, pemerintah juga tak diharuskan melakulan penjualan aset - aset BUMN dan lainnya.

"Konteksnya beda, story behind nya beda. Cerita dibalik itu berbeda," jelasnya.

Dosen UGM ini juga mengaku yakin, pelemahan rupiah akan segera pulih di level Rp 13.000 apabila faktor eksternal bisa teratasi.

"Kurs rupiah dilevel sekarang melemah tapi dan mungkin tidak sangat susah kembali ke level Rp 13.000, karena memang banyak masalah yang menbuat ekonomi global kita makin susah, ada trade world, kenaikan harga minyak, ada kenaikan suku bunga di amerika," katanya.

"Ditambah lagi dengan faktor turkey (Terpuruknya Lira)," imbuhnya.

Tekanan pada pasar keuangan yang terjadi akhir-akhir ini berasal dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kondisi perekonomian global juga diperparah dengan meningkatnya eskalasi krisis di Argentina, Afrika Selatan, dan Turki.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen mengatakan kinerja pasar modal Indonesia masih sangat baik. Industri keuangan yang berbasis di Britania Raya juga memiliki keyakinan yang sama bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang baik dan akan mampu menghadapi gejolak di pasar keuangan yang bersifat jangka pendek ini.

"Aktivitas perusahaan yang menggalang dana melalui pasar modal masih marak," ujar Hoesen

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dari sisi fundamental, perekonomian saat ini terbilang baik.

"Komponen pembentuknya dari investasi, ekspor, impor, dan konsumsi. Teman-teman pelaku pasar ini yang nantinya ketemu langsung investor. Jadi, mereka perlu punya pengetahuan tentang ini," kata Suahasil.

Suahasil menambahkan, tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan bersumber dari dinamika perekonomian global.

Yakni, tekanan pasar keuangan akibat normalisasi moneter AS, moderasi ekonomi Tiongkok, proteksionisme, perang dagang AS dan Tiongkok, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim atau cuaca ekstrem.

"Strategi perbaikan defisit transaksi berjalan melalui kebijakan fiskal pengendalian impor melalui penggunaan B20, kenaikan tarif impor barang konsumsi, peningkatan komponen lokal pada proyek infrastruktur, serta mendorong ekspor dan investasi," ujar Suahasil.

Indonesia dan Vietnam menyepakati peningkatan kerja sama dalam berbagai bidang termasuk perdagangan, investasi, pemberantasan pencurian ikan, penyelesaian pembahasan Zone Ekonomi Eksklusif dan perdamaian kawasan.

Presiden Joko Widodo menyebutkan tren perdagangan kedua negara terus meningkat beberapa waktu belakangan dan akan terus digali potensinya serta dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.

Salah satu upaya yang hendak dilakukan kedua negara ialah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang saat ini masih terjadi, termasuk ekspor produk otomotif Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan keinginan para investor Indonesia untuk mengembangkan investasinya di Vietnam. Investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama yang ada di Vietnam.

Indonesia dan Vietnam juga akan meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang lainnya. Keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam hal pemberantasan pencurian ikan di perairan masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah menandatangani joint communique IUU (illegal, unreported and unregulated) Fishing pada kunjungan ini.

Sebelum pernyataan pers bersama kedua pemimpin negara, dilakukan pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara. Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani 2 nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Tran Di Quang.

Kedua nota kesepahaman yakni Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam.

Selain itu Komunike Bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi.

Dalam kurun waktu 4 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo salah satu fokus pemerintahannya adalah pembangunan infrastruktur.

Pemerintah telah berusaha keras untuk membangun infrastruktur mulai dari perbatasan, pelabuhan, jalan, hingga jalur kereta api yang diyakini dapat memberi nilai lebih pada produk rakyat di kampung-kampung dan UMKM.

Pembangunan yang mencapai Rp. 400 triliun pertahun itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya memiliki dampak yang signifikan terutama pertumbuhan ekonomi dan dampak sosial.

Selain itu, Jokowi juga meyakini bahwa infrastruktur bukan hanya masalah ekonomi, tetapi infrastruktur juga dapat mempersatukan dan menjaga persatuan bangsa Indonesia.

Dengan semangat membangun Indonesia dari penggiran dan menghadirkan pemerintahan di tengah masyarakat untuk mengatasi kesenjangan.

Presiden Joko Widodo menemui empat pemimpin perusahaan Korea Selatan secara bergantian, di sela kunjungan kenegaraannya ke Negeri Gingseng.

Pengusaha-pengusaha Korea Selatan berkomitmen untuk mempekerjakan lebih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) di Korsel. Komitmen itu disampaikan langsung di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Seoul, Korsel.

Keempat bos tersebut adalah Chairman CJ Group Lee Jae-hyun, Vice Chairman Lotte Group Hwang Kag-gyu, CEO POSCO Oh-Joon Kwon, dan Vice Chairman Hyundai Group Chung Eui-sun. Mereka ditemui di salah satu ruangan di Hotel Lotte Seoul, Korea Selatan, Senin (10/9).

Saat menemui para pengusaha tersebut, Jokowi ditemani Menko Polhukam Wiranto, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Badan Kreatif Triawan Munaf dan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi.

Dikutip dari Antara, bos Lotte Group Hwang Kag-Gyu dalam pertemuan tersebut menjanjikan bakal meningkatkan investasinya di Indonesia.

Pertemuan dengan empat pemimpin perusahaan asal Korea Selatan ini merupakan agenda pertama Presiden yang akan dilanjutkan dengan pertemuan Business Forum.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, hari ini (10/9) bakal menjadi hari yang sangat padat bagi Presiden. Jokowi hari ini diagendakan untuk menghadiri 10 agenda dalam rangka kunjungan kenegaraan di Korea Selatan.

Menlu menyebut agenda Presiden selama di Korea Selatan diantaranya pertemuan one on one dengan pengusaha swasta Korsel, business forum, serta pertemuan bilateral dan pernyataan pers bersama dengan Presiden Moon.

Presiden juga diagendakan meletakkan karangan bunga di makam pahlawan, santap siang di KBRI, meluncurkan portal perlindungan WNI, serta menghadiri jamuan makan malam Presiden Korea Selatan.

Jokowi berkunjung ke Korea Selatan selama tiga hari, yakni 9-11 September 2018. Ia kemudian akan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Vietnam pada 11-12 September 2018.

Kementerian Perdagangan mengungkapkan, dengan disepakatinya perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IA-CEPA, Australia telah berkomitmen untuk menghapuskan tarif bea masuk barang-barang yang diimpor dari Indonesia untuk 6.474 pos tarifnya.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Imam Pambagyo mengatakan, dengan komitmen tersebut, tarif bea masuk yang dikenakan ke Indonesia, dari sebelumnya sebesar lima persen, akan dihapus.

"Mengenai tarifnya, IA-CEPA on top of ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement. Dalam bilateral CEPA tersebut Australia berkomitmen seratus persen bahwa tarifnya nol persen," kata Imam di Gedung Kementerian Perdagangan, Jumat 7 September 2018.

Untuk diketahui IA-CEPA bukan Free Trade Agreement (FTA) biasa, melainkan kemitraan komprehensif yang tidak hanya berisi perjanjian perdagangan barang, jasa dan investasi, tetapi juga kerja sama ekonomi yang lebih luas seperti Vocational Education Training (VET), Higher Education, dan Health Sector.

Imam mengungkapkan, dengan di nol persenkan tarif bea masuk tersebut, membuat Indonesia bisa berkompetisi dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam di pasar Australia untuk tekstil dan produk turunannya, sebab tiga negara tersebut terlebih dahulu mendapat pembebasan tarif sebelum Indonesia.