Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

September 2018

BBM 1 Harga Dengan Papua Bukti Kerja Nyata Pemeritah Wujudkan Keadlian Sosial

Program BBM Satu Harga merupkan program pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana menjadi perhatian khusus pemerintah agar masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) bisa merasakan harga BBM sesuai ketentuan Pemerintah dalam rangka pemerataan dan asas keadilan.

Untuk merealisasikan BBM Satu Harga di Indonesia, pemerintah akan membangun lembaga penyalur BBM di wilayah yang belum terdapat penyalur, meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM lembaga penyalur di wilayah terpencil dan mempercepat pembangunan infrastruktur darat dan laut/dermaga.

Dengan BBM Satu Harga, warga di Tolikara Papua yang sebelumnya membeli Premium dengan harga kisaran Rp 25.000 – Rp 40.000 per liter, kini bisa menikmati harga Rp 6.450 per liter. Demikian pula daerah lainnya bisa mendapatkan Premium Rp 6.450 dan solar Rp 5.150 per liternya.

"Dengan beroperasinya lembaga penyalur tersebut, tentunya Pertamina tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian ESDM, pemerintah daerah, aparat kepolisian dan peran aktif masyarakat agar BBM Satu Harga tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamin (Persero) Adiatma Sardjito.

Adiatma menambahkan, konsumsi BBM Satu Harga hanya sekitar 0,3 persen dari total penyaluran Nasional. Pada tahun 2018, Pertamina memroyeksikan rata-rata penyaluran Premium dan Solar untuk program BBM Satu Harga sebesar 5.727 KL per bulan untuk 68 lembaga penyalur.

Sampai dengan saat ini PT Pertamina telah mengoperasikan 77 titik BBM satu harga di seluruh Indonesia hingga september 2018.
Ini Kata Ekonom UGM Soal Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini


Pakar Ekonomi Universitas Gajah Mada, A. Tony Prasetiantono menanggapi kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang terus melemah. Menurutnya kondisi sekarang sangat berbanding terbalik dengan kondisi saat krisis moneter 98. Pelemahan nilai rupiah saat ini hanya melemah satu ribu rupiah sejak pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 1998 pelemahan rupiah mencapai 6 kali lipat.

"Kurs rupiah itu tahun ini hanya melemah Rp 1.000 dari Rp 1.3700 menjadi Rp 14.600 sekian jadi kalo dihitung-hitung itu seribu, ini beda dengan (kondisi krisis) 97 - 98 (ketika 97-98), Rupiah itu loncat dari Rp 2.300 menjadi Rp. 15.000 ini yg kita harus sosialisasikan pada masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, dia juga menilai bahwa kondisi perbankan saat ini dengan perbankan ketika itu juga sangat berbeda, dimana saat 97-98 banyak bank yang mengalami kolaps dan butuh suntikan bantuan dari Bank Indonesia.

Sementara kondisi perbankan Indonesia saat ini meski jumlahnya dibatasi, namun perbankannya sehat.Kemudian, dari sisi keuangan, pemerintah juga tak diharuskan melakulan penjualan aset - aset BUMN dan lainnya.

"Konteksnya beda, story behind nya beda. Cerita dibalik itu berbeda," jelasnya.
Dosen UGM ini juga mengaku yakin, pelemahan rupiah akan segera pulih di level Rp 13.000 apabila faktor eksternal bisa teratasi.

"Kurs rupiah dilevel sekarang melemah tapi dan mungkin tidak sangat susah kembali ke level Rp 13.000, karena memang banyak masalah yang menbuat ekonomi global kita makin susah, ada trade world, kenaikan harga minyak, ada kenaikan suku bunga di amerika," katanya.
"Ditambah lagi dengan faktor turkey (Terpuruknya Lira)," imbuhnya.
Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Baik


Tekanan pada pasar keuangan yang terjadi akhir-akhir ini berasal dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kondisi perekonomian global juga diperparah dengan meningkatnya eskalasi krisis di Argentina, Afrika Selatan, dan Turki.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen mengatakan kinerja pasar modal Indonesia masih sangat baik. Industri keuangan yang berbasis di Britania Raya juga memiliki keyakinan yang sama bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang baik dan akan mampu menghadapi gejolak di pasar keuangan yang bersifat jangka pendek ini.

"Aktivitas perusahaan yang menggalang dana melalui pasar modal masih marak," ujar Hoesen
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dari sisi fundamental, perekonomian saat ini terbilang baik.

"Komponen pembentuknya dari investasi, ekspor, impor, dan konsumsi. Teman-teman pelaku pasar ini yang nantinya ketemu langsung investor. Jadi, mereka perlu punya pengetahuan tentang ini," kata Suahasil.

Suahasil menambahkan, tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan bersumber dari dinamika perekonomian global.

Yakni, tekanan pasar keuangan akibat normalisasi moneter AS, moderasi ekonomi Tiongkok, proteksionisme, perang dagang AS dan Tiongkok, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim atau cuaca ekstrem.

"Strategi perbaikan defisit transaksi berjalan melalui kebijakan fiskal pengendalian impor melalui penggunaan B20, kenaikan tarif impor barang konsumsi, peningkatan komponen lokal pada proyek infrastruktur, serta mendorong ekspor dan investasi," ujar Suahasil.
Indonesia - Vietnam Tingkatkan Kerjasama Perdagangan & Investasi



Indonesia dan Vietnam menyepakati peningkatan kerja sama dalam berbagai bidang termasuk perdagangan, investasi, pemberantasan pencurian ikan, penyelesaian pembahasan Zone Ekonomi Eksklusif dan perdamaian kawasan.

Presiden Joko Widodo menyebutkan tren perdagangan kedua negara terus meningkat beberapa waktu belakangan dan akan terus digali potensinya serta dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.

Salah satu upaya yang hendak dilakukan kedua negara ialah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang saat ini masih terjadi, termasuk ekspor produk otomotif Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan keinginan para investor Indonesia untuk mengembangkan investasinya di Vietnam. Investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama yang ada di Vietnam.

Indonesia dan Vietnam juga akan meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang lainnya. Keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam hal pemberantasan pencurian ikan di perairan masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah menandatangani joint communique IUU (illegal, unreported and unregulated) Fishing pada kunjungan ini.

Sebelum pernyataan pers bersama kedua pemimpin negara, dilakukan pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara. Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani 2 nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Tran Di Quang.

Kedua nota kesepahaman yakni Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam.
Selain itu Komunike Bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi.
Pembangunan Infrastruktur Di Era Jokowi Mampu Atasi Kesenjangan Sosial


Dalam kurun waktu 4 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo salah satu fokus pemerintahannya adalah pembangunan infrastruktur.

Pemerintah telah berusaha keras untuk membangun infrastruktur mulai dari perbatasan, pelabuhan, jalan, hingga jalur kereta api yang diyakini dapat memberi nilai lebih pada produk rakyat di kampung-kampung dan UMKM.

Pembangunan yang mencapai Rp. 400 triliun pertahun itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya memiliki dampak yang signifikan terutama pertumbuhan ekonomi dan dampak sosial.

Selain itu, Jokowi juga meyakini bahwa infrastruktur bukan hanya masalah ekonomi, tetapi infrastruktur juga dapat mempersatukan dan menjaga persatuan bangsa Indonesia.

Dengan semangat membangun Indonesia dari penggiran dan menghadirkan pemerintahan di tengah masyarakat untuk mengatasi kesenjangan.
Jokowi Temui Empat Bos Perusahaan Di Korea Selatan Bicarakan Investasi Lebih Besar Ke Indonesia


Presiden Joko Widodo menemui empat pemimpin perusahaan Korea Selatan secara bergantian, di sela kunjungan kenegaraannya ke Negeri Gingseng.

Pengusaha-pengusaha Korea Selatan berkomitmen untuk mempekerjakan lebih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) di Korsel. Komitmen itu disampaikan langsung di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Seoul, Korsel.

Keempat bos tersebut adalah Chairman CJ Group Lee Jae-hyun, Vice Chairman Lotte Group Hwang Kag-gyu, CEO POSCO Oh-Joon Kwon, dan Vice Chairman Hyundai Group Chung Eui-sun. Mereka ditemui di salah satu ruangan di Hotel Lotte Seoul, Korea Selatan, Senin (10/9).

Saat menemui para pengusaha tersebut, Jokowi ditemani Menko Polhukam Wiranto, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Badan Kreatif Triawan Munaf dan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi.

Dikutip dari Antara, bos Lotte Group Hwang Kag-Gyu dalam pertemuan tersebut menjanjikan bakal meningkatkan investasinya di Indonesia.

Pertemuan dengan empat pemimpin perusahaan asal Korea Selatan ini merupakan agenda pertama Presiden yang akan dilanjutkan dengan pertemuan Business Forum.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, hari ini (10/9) bakal menjadi hari yang sangat padat bagi Presiden. Jokowi hari ini diagendakan untuk menghadiri 10 agenda dalam rangka kunjungan kenegaraan di Korea Selatan.

Menlu menyebut agenda Presiden selama di Korea Selatan diantaranya pertemuan one on one dengan pengusaha swasta Korsel, business forum, serta pertemuan bilateral dan pernyataan pers bersama dengan Presiden Moon.

Presiden juga diagendakan meletakkan karangan bunga di makam pahlawan, santap siang di KBRI, meluncurkan portal perlindungan WNI, serta menghadiri jamuan makan malam Presiden Korea Selatan.

Jokowi berkunjung ke Korea Selatan selama tiga hari, yakni 9-11 September 2018. Ia kemudian akan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Vietnam pada 11-12 September 2018.
Australia Bebaskan Tarif 6.474 Komoditas Impor Dari Indonesia


Kementerian Perdagangan mengungkapkan, dengan disepakatinya perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IA-CEPA, Australia telah berkomitmen untuk menghapuskan tarif bea masuk barang-barang yang diimpor dari Indonesia untuk 6.474 pos tarifnya.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Imam Pambagyo mengatakan, dengan komitmen tersebut, tarif bea masuk yang dikenakan ke Indonesia, dari sebelumnya sebesar lima persen, akan dihapus.

"Mengenai tarifnya, IA-CEPA on top of ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement. Dalam bilateral CEPA tersebut Australia berkomitmen seratus persen bahwa tarifnya nol persen," kata Imam di Gedung Kementerian Perdagangan, Jumat 7 September 2018.

Untuk diketahui IA-CEPA bukan Free Trade Agreement (FTA) biasa, melainkan kemitraan komprehensif yang tidak hanya berisi perjanjian perdagangan barang, jasa dan investasi, tetapi juga kerja sama ekonomi yang lebih luas seperti Vocational Education Training (VET), Higher Education, dan Health Sector.

Imam mengungkapkan, dengan di nol persenkan tarif bea masuk tersebut, membuat Indonesia bisa berkompetisi dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam di pasar Australia untuk tekstil dan produk turunannya, sebab tiga negara tersebut terlebih dahulu mendapat pembebasan tarif sebelum Indonesia.
Pemerintah Daerah Permudah Investasi Berorientasi Ekspor


Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada kepala daerah agar mempermudah perizinan kepada investor yang akan masuk terutama yang berorientasi ekspor. Dengan adanya investasi dan ekspor yang masuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional terutama untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia sepanjang semester I 2018 tercatat US$88,02 miliar atau naik 10,03 persen dari tahun sebelumnya US$80 miliar.

Hanya saja, Indonesia mengalami tekanan dari sisi impor, di mana nilai impor dalam enam bulan pertama 2018 tercatat US$89,04 miliar atau naik 23,1 persen dari tahun sebelumnya US$72,33 miliar.

Hasilnya, Indonesia harus mengalami defisit neraca perdagangan US$1,02 miliar pada periode tersebut.
"(Neraca dagang) adalah masalah besar yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Masalahnya adalah investasi, makanya saya titip gubernur, bupati, dan wali kota mengenai investasi orientasi ekspor dan substitusi impor, sudah lah jangan ada pembicaraan lagi. Jangan tutup mata, suruh mereka bangun," jelas Jokowi

Jokowi menyebut perizinan investasi di Uni Emirat Arab (UEA) sebagai contoh yang patut ditiru Indonesia. Jokowi menuturkan pengalamannya saat mengurus izin di sana. Hanya butuh waktu kurang dari 1 jam untuk mengantongi berbagai izin.

"Dengan izin itu saya bisa membangun pabrik, saya bisa membangun showroom, saya bisa membangun kantor, saya bisa membangun gudang. Enggak ada satu jam. Itu sudah 17-18 tahun yang lalu. Di sini pun, saya inginnya seperti itu. Sehingga saya selalu tegur menteri, tegur dirjen karena saya memiliki pengalaman-pengalaman yang baik," ujar Jokowi.
Kenaikan Pajak Impor Tidak Pengaruhi Inflasi


Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) impor tidak berdampak besar pada inflasi.

Enggar mencontohkan barang konsumsi yang sebagian besar dapat diproduksi dalam negeri, seperti sabun, shampoo, kosmetik dan peralatan dapur, dapat disubstitusi dari produk dalam negeri.

Sebelumnya Kementerian Keuangan memutuskan menaikkan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap 1.147 barang impor. Langkah ini diharapkan mampu mengendalikan arus impor di tengah gejolak nilai tukar rupiah.

Dari 1.147 komoditas yang disesuaikan tarif PPh impornya, sebanyak 218 komoditas naik dari 2,5% menjadi 10%. Komoditas tersebut adalah golongan barang konsumsi yang sebagian besar telah diproduksi dalam negeri, contohnya barang elektronik (pendingin ruangan, lampu) dan barang keperluan sehari-hari.

"Sekarang tinggal beralih saja, jumlah penjualannya tidak besar, dan ada substitusinya sehingga dampak kepada inflasi tidak akan terlalu besar. Sangat kecil," kata Enggar di Jakarta, Jumat (7/9).
Jokowi Resmikan Terminal Baru Bandara Sumbawa


Bandara Sultan M Kaharuddin Sumbawa kini punya wajah baru. Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin telah diperluas empat kali lipat dari terminal lama yang luasnya hanya 840 m2 menjadi 2.790 m2. Ruang kedatangan juga diperluas dari 96 m2 menjadi 480 m2.

Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara puncak Sail Indonesia Moyo Tambora 2018, Minggu (9/92018).

Perkembangan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin sangat pesat, terutama dari jumlah pertumbuhan penumpang. 2015, jumlah penumpang sebanyak 77.365 sedangkan tahun 2017 sebanyak 112.096 atau tumbuh hampir 50 persen

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Pramintohadi Sukarno mengatakan bahwa perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin tak lepas dari perkembangan bandara yang sangat pesat.

Dari pengembangan yang telah dilakukan, saat ini Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin memiliki fasilitas runway sepanjang 1.650 m x 30 m, dua taxi way yang keduanya berukuran 93 m x 15 m serta apron berukuran 240 m x 70 m.

Bandara Sumbawa ini melayani operasional maskapai Garuda Indonesia dengan tujuan Lombok 7 kali seminggu dan Wings Air juga dengan tujuan Lombok 14 kali seminggu.
“Kami berharap dengan meningkatnya pelayanan jasa transportasi udara serta kemudahan akses menuju salah satu destinasi wisata selancar ini dapat mendorong perekonomian Sumbawa,” tutup Praminto.

Pemerintah Batasi 900 Komoditas Import Strategi Untuk Kuatkan Rupiah


Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengendalikan laju impor 900 item komoditas konsumsi. Menurut rencana, PMK tersebut bakal diluncurkan pada Rabu besok.

PMK tersebut memerinci 900 komoditas yang bakal direm laju impornya. Sri Mulyani menjamin mayoritas komoditas yang diatur itu tidak memiliki nilai tambah yang besar di dalam negeri, namun tercatat menggerus devisa.

Selain menekan laju impor, Sri Mulyani turut menyampaikan sejumlah cara lain yang bakal ditempuh oleh pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan. Salah satunya dengan mengerek angka ekspor.

“Untuk mendorong ekspor, kami pakai instrumen fiskal dengan memberikan insentif. Kami beri layanan kemudahan oleh [Direktorat] Bea dan Cukai, selain itu juga memberi kemudahan termasuk pembiayaan melalui institusi. Kami akan terus meningkatkan,” ungkap Sri Mulyani.

Dia juga optimistis laju ekspor bisa segera meningkat sebagai dampak penerbitan PMK pengendali laju impor 900 komoditas konsumsi.

Sri Mulyani pun sempat menyinggung tentang rencana pengkajian ulang target sejumlah proyek infrastruktur. Menurut dia, pemerintah memang akan menunda sejumlah proyek yang belum sampai tahap financial closing. Hanya saja, Sri Mulyani mengatakan bahwa rencana tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh menteri terkait.

Dia mengaku tetap waspada dengan pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah saat ini. Sri Mulyani pun mengklaim telah menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha untuk memahami apa saja yang menjadi kebutuhan mereka.

“Sehingga bisa tahu apa-apa saja yang perlu dievaluasi kembali. Kami akan menjaga perekonomian kita di tengah guncangan perekonomian global yang memang masih terus berlangsung,” ujar Sri Mulyani.


Indonesia Pacu Proyek Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan








Presiden Jokowi terus mendorong pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan yang berbasis energi baru dan terbarukan seperti tenaga air dan biomassa. Ini untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi.

Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, seperti angin, air dan panas bumi dinilai ramah lingkungan dan sangat bermanfaat untuk memacu invesetasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saat ini bauran energi pembangkit listrik memang masih didominasi batubara yang boros emisi GRK,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Munir Ahmad saat diskusi Pojok Iklim di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (15/8).

Salah satu PLTA tipe peaker yang kini sedang dikembangkan adalah PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan yang berkapasitas 4x127,5 MW. PLTA Batang Toru akan memanfaatkan kolam penampung yang tidak luas sehingga tidak akan mengubah bentang alam dan berdampak minimal pada ekosistem yang ada di sekitarnya.

Munir menambahkan, pembangkit listrik berbasis batubara memang masih akan dimanfaatkan namun harus menerapkan teknologi batubara bersih yang lebih rendah emisi GRK terutama pada pembangkit yang sudah mapan seperti di Jawa-Bali. “Ke depan, pembangkit batubara berteknologi lama tidak boleh lagi beroperasi,” katanya.
Tol Laut Terbukti Efektif Bantu Masyarakat Papua


Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, dalam rangka memenuhi keadilan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur transportasi menunjang pembangunan ekonomi sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai penghubung distribusi ekonomi, politik, dan sosial budaya.Tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai, maka pembangunan perekonomian dapat terhambat.

Pembangunan infrastruktur transportasi juga terbukti mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menurunkan disparitas harga. Hal ini pun dirasakan masyarakat Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua. Berkat pembangunan Bandar Udara Ilaga, masyarakat merasakan penurunan harga semen sebesar 50 persen. Tak hanya itu, harga BBM pun mengalami penurunan.

Selain itu, Kementerian Perhubungan mempunyai program unggulan tol laut. Tol laut ini memiliki 13 rute yang dapat mempermudah dan mempercepat proses distribusi kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil kajian program ini telah mampu menurunkan disparitas harga produk-produk dan komoditas yang berbeda antara wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur.

Penurunan disparitas harga ini sudah dirasakan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Sejak ada tol laut, harga barang di daerah tersebut mengalami penurunan sebesar 10-20 persen. Sesuai data dari Kementerian Perdagangan, harga semen sebesar Rp 55.000 pada Agustus 2016 mengalami penurunan sebanyak 14 persen menjadi Rp 47.500 pada Juni 2017. Bahan pokok seperti beras pun turut mengalami penurunan dari harga Rp 14.000 pada Agustus 2016 menjadi Rp 10.500 pada Mei 2017.

Transportasi menjadi salah satu rantai penting dalam jaringan mobilitas penumpang dan distribusi barang maupun jasa yang dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. perekonomian, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur transportasi ini menjadi pijakan perekonomian Indonesia agar mampu mencapai puncak kejayaannya dengan menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045.
Jokowi Akan Fokuskan Pembangunan "SDM" Di 2019


Presiden Jokowi tengah menyiapkan berbagai hal untuk berinvestasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Investasi ini akan dimulai pada tahun 2019 mendatang. Termasuk alokasi anggaran APBN akan fokus dan diprioritaskan untuk hal-hal yang strategis.

Perubahan fokus dilakukan karena Jokowi tidak ingin ke depan Indonesia hanya mengandalkan ekonominya dari kekayaan sumber daya alam seperti hutan, mineral dan batubara.

Jokowi ingin ke depan ekonomi Indonesia bertumpu pada inovasi dan keahlian. "Untuk itu, kuncinya di SDM. Kalau SDM bisa kita perbaiki dengan kompetensi dan keterampilan yang baik ini modal kuat kita untuk bersaing dengan negara lain.

Jokowi yakin, jika kualitas sumber daya manusia diperbaiki, ekonomi Indonesia akan kuat. Perhitungan tersebut dia buat berdasarkan jumlah penduduk produktif.

Saat ini Indonesia berpenduduk 250 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 60%-nya anak muda. "Jumlah tersebut akan meningkat, diperkirakan di 2040 usia produktif kita mencapai 195 juta, ini adalah peluang kita kalau kita bisa kelola dan manfaatkan, ini bisa jadi kekuatan besar," katanya.
Subscribe to: Posts ( Atom )

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6