Indonesia Membangun

Indonesia dan Vietnam menyepakati peningkatan kerja sama dalam berbagai bidang termasuk perdagangan, investasi, pemberantasan pencurian ikan, penyelesaian pembahasan Zone Ekonomi Eksklusif dan perdamaian kawasan.

Presiden Joko Widodo menyebutkan tren perdagangan kedua negara terus meningkat beberapa waktu belakangan dan akan terus digali potensinya serta dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.

Salah satu upaya yang hendak dilakukan kedua negara ialah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang saat ini masih terjadi, termasuk ekspor produk otomotif Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan keinginan para investor Indonesia untuk mengembangkan investasinya di Vietnam. Investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama yang ada di Vietnam.

Indonesia dan Vietnam juga akan meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang lainnya. Keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam hal pemberantasan pencurian ikan di perairan masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah menandatangani joint communique IUU (illegal, unreported and unregulated) Fishing pada kunjungan ini.

Sebelum pernyataan pers bersama kedua pemimpin negara, dilakukan pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara. Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani 2 nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Tran Di Quang.

Kedua nota kesepahaman yakni Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam.

Selain itu Komunike Bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi.

Dalam kurun waktu 4 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo salah satu fokus pemerintahannya adalah pembangunan infrastruktur.

Pemerintah telah berusaha keras untuk membangun infrastruktur mulai dari perbatasan, pelabuhan, jalan, hingga jalur kereta api yang diyakini dapat memberi nilai lebih pada produk rakyat di kampung-kampung dan UMKM.

Pembangunan yang mencapai Rp. 400 triliun pertahun itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya memiliki dampak yang signifikan terutama pertumbuhan ekonomi dan dampak sosial.

Selain itu, Jokowi juga meyakini bahwa infrastruktur bukan hanya masalah ekonomi, tetapi infrastruktur juga dapat mempersatukan dan menjaga persatuan bangsa Indonesia.

Dengan semangat membangun Indonesia dari penggiran dan menghadirkan pemerintahan di tengah masyarakat untuk mengatasi kesenjangan.

Bandara Sultan M Kaharuddin Sumbawa kini punya wajah baru. Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin telah diperluas empat kali lipat dari terminal lama yang luasnya hanya 840 m2 menjadi 2.790 m2. Ruang kedatangan juga diperluas dari 96 m2 menjadi 480 m2.

Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara puncak Sail Indonesia Moyo Tambora 2018, Minggu (9/92018).

Perkembangan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin sangat pesat, terutama dari jumlah pertumbuhan penumpang. 2015, jumlah penumpang sebanyak 77.365 sedangkan tahun 2017 sebanyak 112.096 atau tumbuh hampir 50 persen

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Pramintohadi Sukarno mengatakan bahwa perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin tak lepas dari perkembangan bandara yang sangat pesat.

Dari pengembangan yang telah dilakukan, saat ini Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin memiliki fasilitas runway sepanjang 1.650 m x 30 m, dua taxi way yang keduanya berukuran 93 m x 15 m serta apron berukuran 240 m x 70 m.

Bandara Sumbawa ini melayani operasional maskapai Garuda Indonesia dengan tujuan Lombok 7 kali seminggu dan Wings Air juga dengan tujuan Lombok 14 kali seminggu.

“Kami berharap dengan meningkatnya pelayanan jasa transportasi udara serta kemudahan akses menuju salah satu destinasi wisata selancar ini dapat mendorong perekonomian Sumbawa,” tutup Praminto.

Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, dalam rangka memenuhi keadilan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur transportasi menunjang pembangunan ekonomi sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai penghubung distribusi ekonomi, politik, dan sosial budaya.Tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai, maka pembangunan perekonomian dapat terhambat.

Pembangunan infrastruktur transportasi juga terbukti mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menurunkan disparitas harga. Hal ini pun dirasakan masyarakat Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua. Berkat pembangunan Bandar Udara Ilaga, masyarakat merasakan penurunan harga semen sebesar 50 persen. Tak hanya itu, harga BBM pun mengalami penurunan.

Selain itu, Kementerian Perhubungan mempunyai program unggulan tol laut. Tol laut ini memiliki 13 rute yang dapat mempermudah dan mempercepat proses distribusi kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil kajian program ini telah mampu menurunkan disparitas harga produk-produk dan komoditas yang berbeda antara wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur.

Penurunan disparitas harga ini sudah dirasakan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Sejak ada tol laut, harga barang di daerah tersebut mengalami penurunan sebesar 10-20 persen. Sesuai data dari Kementerian Perdagangan, harga semen sebesar Rp 55.000 pada Agustus 2016 mengalami penurunan sebanyak 14 persen menjadi Rp 47.500 pada Juni 2017. Bahan pokok seperti beras pun turut mengalami penurunan dari harga Rp 14.000 pada Agustus 2016 menjadi Rp 10.500 pada Mei 2017.

Transportasi menjadi salah satu rantai penting dalam jaringan mobilitas penumpang dan distribusi barang maupun jasa yang dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. perekonomian, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur transportasi ini menjadi pijakan perekonomian Indonesia agar mampu mencapai puncak kejayaannya dengan menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045.

Upaya pemerintah dengan menargetkan pertumbuhan sebanyak mungkin di wilayah di luar pulau jawa untuk mempersempit kesenjangan antar wilayah di Indonesia dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Target utama tentu dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brojdonegoro saat menghadiri Development Forum 2018.

Jika dibandingkan dengan Sumatera saja, pembangunan di Jawa lebih besar sekitar 40 persen. Sementara pembangunan di Sumatera hanya 20 persen.

Ia berharap, pusat pertumbuhan di luar Jawa tak hanya temporer yang kemudian hilang. "Tetapi pusat pertumbuhan berbasis pengelolaan, tidak hanya industri manufaktur seperti tekstil, otomotif, tapi urutan dari sumber daya alam juga bisa," kata Bambang.

Untuk mewujudkannya, kata Bambang, konektivitas infrastruktur harus dibangun lebih menyebar.

Selain itu, adanya pusat pertumbuhan baru juga akan mendorong munculnya kota metropolitan di luar Pulau Jawa. Keberadaan kota metropolitan akan menjadi sumber awal dari pertumbuhan itu sendiri.

Dengan pembangunan merata di luar Jawa, kata Bambang,diharapkan kesejahteraan masyarakat lebih merata dan ketimpangan sedikit demi sedikit tergerus.

"Kalau kemudian ini bisa terjadi, ujungnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terbantu," ujar Bambang.

Pemerintahan era Jokowi sedang bekerja keras untuk membangun Indonesia Maju. Maju di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya selain itu dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya.

Pembangunan infrastuktur yang masif dan merata di seluruh pelosok tanah air selama kurun waktu 4 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan.

Saat ini tentu fokus pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan itu kita dapat secara langsung. Sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah kini terus membangun waduk, jalan, jembatan, rumah, prasarana sarana air minum dan sanitasi, pelabuhan dan bandara di wilayah-wilayah terpencil, pedesaan, pinggiran dan perbatasan.

Hal tersebut dilakukan Presiden Jokowi hanya untuk menciptakan rasa keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, memperkokoh persatuan dan memperkuat interaksi sosial dan budaya antar daerah.

Berbagai capaian yang sudah diraih bangsa Indonesia seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil diatas 5%, menurunnya angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin, serta rendahnya tingkat ketimpangan berdasarkan indeks Gini Ratio adalah momentum yang harus dijaga. Oleh karenanya penyelesaian berbagai proyek infrastruktur terus dilakukan dengan didukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai fokus utama Pemerintah tahun 2019.

Pentingnya pembangunan infrastruktur, bukan semata untuk kepentingan pembangunan ekonomi, apalagi sekedar popularitas dan elektabilitas. Pembangunan infrastruktur adalah untuk memupuk persatuan, persaudaraan dan rasa
keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

PLN terus berupaya untuk melistriki daerah-daerah yang belum menikmati listrik dengan memanfaatkan pembangkit listrik dari EBT. Salah satunya, seperti di Desa Enem, Kabupaten Mappi, Papua yang telah memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi.

Aksi koorporasi ini juga merupakan amanat dari Presiden Jokowi agar seluruh desa di Bumi Cendrawasih itu bisa terang benderang.

Setelah sukses melistriki 191 desa pada Tahun 2017 ditambah dengan 51 desa hingga saat ini, PLN berkomitmen akan terus melistriki desa-desa yang belum berlistrik,” tutur General Manager PLN Wilayah Papua dan Papua Barat J.A Ari Dartomo.

Memang tidak mudah membangun infrastruktur listrik di Papua, membutuhkan biaya 10 kali lebih besar dibanding di Pulau Jawa. Meskipun tidak mudah dalam melistriki di daerah Timur Indonesia, namun pembangunan infrastruktur kelistrikan di seluruh pelosok harus terealisasi. PLN pun berkomitmen untuk membangun pembangkit yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti tenaga surya atau tenaga air.

Adanya infrastruktur kelistrikan yang tersedia untuk masyarakat Desa Enem ini menjadi bagian penting dalam membangun Papua dan sebagai tanda bahwa listrik sudah dapat dinikmati oleh masyarakat desa-desa di Papua.

Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu mengungkapkan, lebih dari Rp 200 miliar dana yang dikeluarkan PLN dalam melistriki desa terhitung dari awal tahun. Hal tersebut merupakan salah satu bukti kesungguhan PLN dalam menerangi Bumi Cenderawasih.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN dan Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga program PLTS di desa sejuta rawa ini (Desa Enem) bisa menjadi proyek percontohan di daerah lain,” tutup Yohanes.