Indonesia Membangun

Tekanan pada pasar keuangan yang terjadi akhir-akhir ini berasal dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kondisi perekonomian global juga diperparah dengan meningkatnya eskalasi krisis di Argentina, Afrika Selatan, dan Turki.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen mengatakan kinerja pasar modal Indonesia masih sangat baik. Industri keuangan yang berbasis di Britania Raya juga memiliki keyakinan yang sama bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang baik dan akan mampu menghadapi gejolak di pasar keuangan yang bersifat jangka pendek ini.

"Aktivitas perusahaan yang menggalang dana melalui pasar modal masih marak," ujar Hoesen

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dari sisi fundamental, perekonomian saat ini terbilang baik.

"Komponen pembentuknya dari investasi, ekspor, impor, dan konsumsi. Teman-teman pelaku pasar ini yang nantinya ketemu langsung investor. Jadi, mereka perlu punya pengetahuan tentang ini," kata Suahasil.

Suahasil menambahkan, tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan bersumber dari dinamika perekonomian global.

Yakni, tekanan pasar keuangan akibat normalisasi moneter AS, moderasi ekonomi Tiongkok, proteksionisme, perang dagang AS dan Tiongkok, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim atau cuaca ekstrem.

"Strategi perbaikan defisit transaksi berjalan melalui kebijakan fiskal pengendalian impor melalui penggunaan B20, kenaikan tarif impor barang konsumsi, peningkatan komponen lokal pada proyek infrastruktur, serta mendorong ekspor dan investasi," ujar Suahasil.

Indonesia dan Vietnam menyepakati peningkatan kerja sama dalam berbagai bidang termasuk perdagangan, investasi, pemberantasan pencurian ikan, penyelesaian pembahasan Zone Ekonomi Eksklusif dan perdamaian kawasan.

Presiden Joko Widodo menyebutkan tren perdagangan kedua negara terus meningkat beberapa waktu belakangan dan akan terus digali potensinya serta dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.

Salah satu upaya yang hendak dilakukan kedua negara ialah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang saat ini masih terjadi, termasuk ekspor produk otomotif Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan keinginan para investor Indonesia untuk mengembangkan investasinya di Vietnam. Investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama yang ada di Vietnam.

Indonesia dan Vietnam juga akan meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang lainnya. Keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam hal pemberantasan pencurian ikan di perairan masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah menandatangani joint communique IUU (illegal, unreported and unregulated) Fishing pada kunjungan ini.

Sebelum pernyataan pers bersama kedua pemimpin negara, dilakukan pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara. Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani 2 nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Tran Di Quang.

Kedua nota kesepahaman yakni Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam.

Selain itu Komunike Bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi.

Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, dalam rangka memenuhi keadilan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur transportasi menunjang pembangunan ekonomi sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai penghubung distribusi ekonomi, politik, dan sosial budaya.Tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai, maka pembangunan perekonomian dapat terhambat.

Pembangunan infrastruktur transportasi juga terbukti mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menurunkan disparitas harga. Hal ini pun dirasakan masyarakat Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua. Berkat pembangunan Bandar Udara Ilaga, masyarakat merasakan penurunan harga semen sebesar 50 persen. Tak hanya itu, harga BBM pun mengalami penurunan.

Selain itu, Kementerian Perhubungan mempunyai program unggulan tol laut. Tol laut ini memiliki 13 rute yang dapat mempermudah dan mempercepat proses distribusi kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil kajian program ini telah mampu menurunkan disparitas harga produk-produk dan komoditas yang berbeda antara wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur.

Penurunan disparitas harga ini sudah dirasakan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Sejak ada tol laut, harga barang di daerah tersebut mengalami penurunan sebesar 10-20 persen. Sesuai data dari Kementerian Perdagangan, harga semen sebesar Rp 55.000 pada Agustus 2016 mengalami penurunan sebanyak 14 persen menjadi Rp 47.500 pada Juni 2017. Bahan pokok seperti beras pun turut mengalami penurunan dari harga Rp 14.000 pada Agustus 2016 menjadi Rp 10.500 pada Mei 2017.

Transportasi menjadi salah satu rantai penting dalam jaringan mobilitas penumpang dan distribusi barang maupun jasa yang dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. perekonomian, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur transportasi ini menjadi pijakan perekonomian Indonesia agar mampu mencapai puncak kejayaannya dengan menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045.

Presiden Jokowi tengah menyiapkan berbagai hal untuk berinvestasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Investasi ini akan dimulai pada tahun 2019 mendatang. Termasuk alokasi anggaran APBN akan fokus dan diprioritaskan untuk hal-hal yang strategis.

Perubahan fokus dilakukan karena Jokowi tidak ingin ke depan Indonesia hanya mengandalkan ekonominya dari kekayaan sumber daya alam seperti hutan, mineral dan batubara.

Jokowi ingin ke depan ekonomi Indonesia bertumpu pada inovasi dan keahlian. "Untuk itu, kuncinya di SDM. Kalau SDM bisa kita perbaiki dengan kompetensi dan keterampilan yang baik ini modal kuat kita untuk bersaing dengan negara lain.

Jokowi yakin, jika kualitas sumber daya manusia diperbaiki, ekonomi Indonesia akan kuat. Perhitungan tersebut dia buat berdasarkan jumlah penduduk produktif.

Saat ini Indonesia berpenduduk 250 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 60%-nya anak muda. "Jumlah tersebut akan meningkat, diperkirakan di 2040 usia produktif kita mencapai 195 juta, ini adalah peluang kita kalau kita bisa kelola dan manfaatkan, ini bisa jadi kekuatan besar," katanya.

Upaya pemerintah dengan menargetkan pertumbuhan sebanyak mungkin di wilayah di luar pulau jawa untuk mempersempit kesenjangan antar wilayah di Indonesia dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Target utama tentu dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brojdonegoro saat menghadiri Development Forum 2018.

Jika dibandingkan dengan Sumatera saja, pembangunan di Jawa lebih besar sekitar 40 persen. Sementara pembangunan di Sumatera hanya 20 persen.

Ia berharap, pusat pertumbuhan di luar Jawa tak hanya temporer yang kemudian hilang. "Tetapi pusat pertumbuhan berbasis pengelolaan, tidak hanya industri manufaktur seperti tekstil, otomotif, tapi urutan dari sumber daya alam juga bisa," kata Bambang.

Untuk mewujudkannya, kata Bambang, konektivitas infrastruktur harus dibangun lebih menyebar.

Selain itu, adanya pusat pertumbuhan baru juga akan mendorong munculnya kota metropolitan di luar Pulau Jawa. Keberadaan kota metropolitan akan menjadi sumber awal dari pertumbuhan itu sendiri.

Dengan pembangunan merata di luar Jawa, kata Bambang,diharapkan kesejahteraan masyarakat lebih merata dan ketimpangan sedikit demi sedikit tergerus.

"Kalau kemudian ini bisa terjadi, ujungnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terbantu," ujar Bambang.

Ekonomi Indonesia saat ini diklaim terus bergulir menuju kadar kualitas yang semakin baik atau meningkat. Salah satu buktinya adalah survei Bank Dunia soal kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business Indonesia. kata mantan menteri kelautan dan perikanan, Fadel Muhammad di Jakarta

Hasil survei laporan tersebut menempatkan Indonesia pada ranking Kemudahan Berusaha ke-72, atau naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Dengan pencapaian ini, posisi Indonesia masih lebih tinggi di antara sebagian negara berkembang lainnya, seperti Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brasil (125).

Kerja pemerintah dalam melakukan pengendalian inflasi masih berjalan sesuai ekspektasi. Harapannya sampai dengan tutup tahun inflasi masih terkendali sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tahun ini memang tahun yang penuh dengan tantangan. Namun semua akan dapat dilewati dengan pencapaian yang optimal bila antara pemerintah, pebisnis, dan masyarakat solid.