Indonesia Membangun

Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada kepala daerah agar mempermudah perizinan kepada investor yang akan masuk terutama yang berorientasi ekspor. Dengan adanya investasi dan ekspor yang masuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional terutama untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia sepanjang semester I 2018 tercatat US$88,02 miliar atau naik 10,03 persen dari tahun sebelumnya US$80 miliar.

Hanya saja, Indonesia mengalami tekanan dari sisi impor, di mana nilai impor dalam enam bulan pertama 2018 tercatat US$89,04 miliar atau naik 23,1 persen dari tahun sebelumnya US$72,33 miliar.

Hasilnya, Indonesia harus mengalami defisit neraca perdagangan US$1,02 miliar pada periode tersebut.

"(Neraca dagang) adalah masalah besar yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Masalahnya adalah investasi, makanya saya titip gubernur, bupati, dan wali kota mengenai investasi orientasi ekspor dan substitusi impor, sudah lah jangan ada pembicaraan lagi. Jangan tutup mata, suruh mereka bangun," jelas Jokowi

Jokowi menyebut perizinan investasi di Uni Emirat Arab (UEA) sebagai contoh yang patut ditiru Indonesia. Jokowi menuturkan pengalamannya saat mengurus izin di sana. Hanya butuh waktu kurang dari 1 jam untuk mengantongi berbagai izin.

"Dengan izin itu saya bisa membangun pabrik, saya bisa membangun showroom, saya bisa membangun kantor, saya bisa membangun gudang. Enggak ada satu jam. Itu sudah 17-18 tahun yang lalu. Di sini pun, saya inginnya seperti itu. Sehingga saya selalu tegur menteri, tegur dirjen karena saya memiliki pengalaman-pengalaman yang baik," ujar Jokowi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) impor tidak berdampak besar pada inflasi.

Enggar mencontohkan barang konsumsi yang sebagian besar dapat diproduksi dalam negeri, seperti sabun, shampoo, kosmetik dan peralatan dapur, dapat disubstitusi dari produk dalam negeri.

Sebelumnya Kementerian Keuangan memutuskan menaikkan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap 1.147 barang impor. Langkah ini diharapkan mampu mengendalikan arus impor di tengah gejolak nilai tukar rupiah.

Dari 1.147 komoditas yang disesuaikan tarif PPh impornya, sebanyak 218 komoditas naik dari 2,5% menjadi 10%. Komoditas tersebut adalah golongan barang konsumsi yang sebagian besar telah diproduksi dalam negeri, contohnya barang elektronik (pendingin ruangan, lampu) dan barang keperluan sehari-hari.

"Sekarang tinggal beralih saja, jumlah penjualannya tidak besar, dan ada substitusinya sehingga dampak kepada inflasi tidak akan terlalu besar. Sangat kecil," kata Enggar di Jakarta, Jumat (7/9).

Bandara Sultan M Kaharuddin Sumbawa kini punya wajah baru. Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin telah diperluas empat kali lipat dari terminal lama yang luasnya hanya 840 m2 menjadi 2.790 m2. Ruang kedatangan juga diperluas dari 96 m2 menjadi 480 m2.

Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara puncak Sail Indonesia Moyo Tambora 2018, Minggu (9/92018).

Perkembangan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin sangat pesat, terutama dari jumlah pertumbuhan penumpang. 2015, jumlah penumpang sebanyak 77.365 sedangkan tahun 2017 sebanyak 112.096 atau tumbuh hampir 50 persen

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Pramintohadi Sukarno mengatakan bahwa perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin tak lepas dari perkembangan bandara yang sangat pesat.

Dari pengembangan yang telah dilakukan, saat ini Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin memiliki fasilitas runway sepanjang 1.650 m x 30 m, dua taxi way yang keduanya berukuran 93 m x 15 m serta apron berukuran 240 m x 70 m.

Bandara Sumbawa ini melayani operasional maskapai Garuda Indonesia dengan tujuan Lombok 7 kali seminggu dan Wings Air juga dengan tujuan Lombok 14 kali seminggu.

“Kami berharap dengan meningkatnya pelayanan jasa transportasi udara serta kemudahan akses menuju salah satu destinasi wisata selancar ini dapat mendorong perekonomian Sumbawa,” tutup Praminto.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengendalikan laju impor 900 item komoditas konsumsi. Menurut rencana, PMK tersebut bakal diluncurkan pada Rabu besok.

PMK tersebut memerinci 900 komoditas yang bakal direm laju impornya. Sri Mulyani menjamin mayoritas komoditas yang diatur itu tidak memiliki nilai tambah yang besar di dalam negeri, namun tercatat menggerus devisa.

Selain menekan laju impor, Sri Mulyani turut menyampaikan sejumlah cara lain yang bakal ditempuh oleh pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan. Salah satunya dengan mengerek angka ekspor.

“Untuk mendorong ekspor, kami pakai instrumen fiskal dengan memberikan insentif. Kami beri layanan kemudahan oleh [Direktorat] Bea dan Cukai, selain itu juga memberi kemudahan termasuk pembiayaan melalui institusi. Kami akan terus meningkatkan,” ungkap Sri Mulyani.

Dia juga optimistis laju ekspor bisa segera meningkat sebagai dampak penerbitan PMK pengendali laju impor 900 komoditas konsumsi.

Sri Mulyani pun sempat menyinggung tentang rencana pengkajian ulang target sejumlah proyek infrastruktur. Menurut dia, pemerintah memang akan menunda sejumlah proyek yang belum sampai tahap financial closing. Hanya saja, Sri Mulyani mengatakan bahwa rencana tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh menteri terkait.

Dia mengaku tetap waspada dengan pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah saat ini. Sri Mulyani pun mengklaim telah menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha untuk memahami apa saja yang menjadi kebutuhan mereka.

“Sehingga bisa tahu apa-apa saja yang perlu dievaluasi kembali. Kami akan menjaga perekonomian kita di tengah guncangan perekonomian global yang memang masih terus berlangsung,” ujar Sri Mulyani.

Presiden Jokowi terus mendorong pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan yang berbasis energi baru dan terbarukan seperti tenaga air dan biomassa. Ini untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi.

Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, seperti angin, air dan panas bumi dinilai ramah lingkungan dan sangat bermanfaat untuk memacu invesetasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saat ini bauran energi pembangkit listrik memang masih didominasi batubara yang boros emisi GRK,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Munir Ahmad saat diskusi Pojok Iklim di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (15/8).

Salah satu PLTA tipe peaker yang kini sedang dikembangkan adalah PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan yang berkapasitas 4x127,5 MW. PLTA Batang Toru akan memanfaatkan kolam penampung yang tidak luas sehingga tidak akan mengubah bentang alam dan berdampak minimal pada ekosistem yang ada di sekitarnya.

Munir menambahkan, pembangkit listrik berbasis batubara memang masih akan dimanfaatkan namun harus menerapkan teknologi batubara bersih yang lebih rendah emisi GRK terutama pada pembangkit yang sudah mapan seperti di Jawa-Bali. “Ke depan, pembangkit batubara berteknologi lama tidak boleh lagi beroperasi,” katanya.

Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, dalam rangka memenuhi keadilan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur transportasi menunjang pembangunan ekonomi sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai penghubung distribusi ekonomi, politik, dan sosial budaya.Tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai, maka pembangunan perekonomian dapat terhambat.

Pembangunan infrastruktur transportasi juga terbukti mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menurunkan disparitas harga. Hal ini pun dirasakan masyarakat Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua. Berkat pembangunan Bandar Udara Ilaga, masyarakat merasakan penurunan harga semen sebesar 50 persen. Tak hanya itu, harga BBM pun mengalami penurunan.

Selain itu, Kementerian Perhubungan mempunyai program unggulan tol laut. Tol laut ini memiliki 13 rute yang dapat mempermudah dan mempercepat proses distribusi kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil kajian program ini telah mampu menurunkan disparitas harga produk-produk dan komoditas yang berbeda antara wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur.

Penurunan disparitas harga ini sudah dirasakan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Sejak ada tol laut, harga barang di daerah tersebut mengalami penurunan sebesar 10-20 persen. Sesuai data dari Kementerian Perdagangan, harga semen sebesar Rp 55.000 pada Agustus 2016 mengalami penurunan sebanyak 14 persen menjadi Rp 47.500 pada Juni 2017. Bahan pokok seperti beras pun turut mengalami penurunan dari harga Rp 14.000 pada Agustus 2016 menjadi Rp 10.500 pada Mei 2017.

Transportasi menjadi salah satu rantai penting dalam jaringan mobilitas penumpang dan distribusi barang maupun jasa yang dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. perekonomian, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur transportasi ini menjadi pijakan perekonomian Indonesia agar mampu mencapai puncak kejayaannya dengan menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045.

Presiden Jokowi tengah menyiapkan berbagai hal untuk berinvestasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Investasi ini akan dimulai pada tahun 2019 mendatang. Termasuk alokasi anggaran APBN akan fokus dan diprioritaskan untuk hal-hal yang strategis.

Perubahan fokus dilakukan karena Jokowi tidak ingin ke depan Indonesia hanya mengandalkan ekonominya dari kekayaan sumber daya alam seperti hutan, mineral dan batubara.

Jokowi ingin ke depan ekonomi Indonesia bertumpu pada inovasi dan keahlian. "Untuk itu, kuncinya di SDM. Kalau SDM bisa kita perbaiki dengan kompetensi dan keterampilan yang baik ini modal kuat kita untuk bersaing dengan negara lain.

Jokowi yakin, jika kualitas sumber daya manusia diperbaiki, ekonomi Indonesia akan kuat. Perhitungan tersebut dia buat berdasarkan jumlah penduduk produktif.

Saat ini Indonesia berpenduduk 250 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 60%-nya anak muda. "Jumlah tersebut akan meningkat, diperkirakan di 2040 usia produktif kita mencapai 195 juta, ini adalah peluang kita kalau kita bisa kelola dan manfaatkan, ini bisa jadi kekuatan besar," katanya.